[1]. PROSEDUR AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR FPI

Sumber :   Buku “Dialog FPI, Amar ma’ruf nahi munkar”

Penulis            : Habib Muhammad Rizieq Bin Husein Syihab (ketua FPI)

Penerbit          : PUSTAKA IBNU SIDAH

Cetakan          : Rajab 1425 H / Agustus 2004 M

 

Sesuai dengan pola juang FPI tersebut, maka mekanisme perjuangan amar ma’ruf nahi munkar yang diletakkan organisasi ialah:

1. 1.Pengambilan keputusan berdasarkan syari’at islam

Untuk mengambil suatu keputusan, apalagi berkaitan dengan amar ma’ruf nahi munkar, seperti melakukan tindakan tegas terhadap sarang maksiat, maka FPI harus mengkajinya terlebih dahulu dalam laboratorium syari’at. Di sini semua bahan keputusan digodok oleh para ahli secara ilmiah dan profesional dibawah naungan al-Qur’an dan as-Sunnah serta sumber-sumber ijtihad lainnya.

1. 2.Pelaksanaan keputusan dengan menempuh prosedur hukum formal Negara tearlebih dahulu.

Ini dalam rangka menghadapi jebakan malawan hukum Negara untuk memelihara kesinambungan organisasi, khususnya menyangkut gerakan fisik dalam melawan kemunkaran. Prosedur hukum formal ini meliputi:

a.Menghimpun fakta dan data sebagai bukti hukum adanya kemunkaran yang melanggar hukum agama dan hukum Negara.

b.Menghimpun dukungan konkrit masyarakat sekitar yang telah digangu dan dirugikan oleh kemunkaran tersebut.

c.Membuat pelaporan dan tuntutan keseluruh instansi Negara yang berwenang baik eksekutif, legeslatif maupun yudikatif sesuai dengan tingkat wilayah permasalahan.

3.Penggunaan dan pemanfaatan kekuatan umat saat prosedur mulai buntu.

Pada saat prosedur hukum formal Negara menemui jalan buntu dan penegakan amar ma’ruf nahi munkar sudah tidak bisa, tidak harus segera dilaksanakan, berbagai pertimbangan telah dilakukan dengan cermat sesuai syari’at, maka FPI akan mengambil tindakan tegas dengan melibatkan segenap komponen umat.

Sehubungan dengan mekanisme perjuangan diatas, maka FPI membagi wilayah sasaran aksi amar ma’ruf nahi munkar menjadi dua:

1.Wilayah aksi amar Ma’ruf

Yaitu wilayah yang padat maksiat dan didukung oleh masyarakat setempat atau setidaknya masyarakat tersebut tidak merasa terganggu dengan kemaksiatan yang ada.

Diwilayah ini FPI tidak boleh melakukan aksi keras malawan maksiat. Karena hanya akan menciptakan benturan dengan masyarakat yang memang pada dasarnya belum memiliki kesadaran beragama yang baik.

Untuk menghindarkan konflik horizontal antar masyarakat, maka FPI berkewajiban melakukan amar ma’ruf dengan menyemarakkan da’wah diwilayah semacam ini untuk menyadarkan umat dari bahaya maksiat.

2. Wilayah aksi Nahi Munkar.

Yaitu wilayah yang padat maksiat dan ditolak oleh masyarakat setempat atau setidaknya masyarakat tersebut sudah diresahkan dan diganggu oleh aktivitas kemaksiatan yang ada.

Di wilayah ini FPI berkewajiban mendorong dan membantu masyarakat setempat secara optimal untuk menindak tegas segala kemaksiatan yang ada, karena tingkat kesadaran beragama masyarakat setempat relatif baik. Peranan FPI disini sebagai pelayan umat dalam melakukan nahi munkar.

Dan sehubungan dengan mekanisme perjuangan organisasi, maka FPI memandang perlu untuk menggariskan tertib aksi amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana telah digariskan syari’at, yang pelaksanaanya mengutamakan tertib secara berurutan, dengan tetap memegang ketentuan: ”mengedepankan kelembutan dari pada ketegasan”.

1.Tertib aksi Amar Ma’ruf.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Q.S. 16 an-Nahl, ayat; 125,

äí÷Š$#4’n<Î)È@‹Î6y™y7În/u‘ÏpyJõ3Ïtø:$$Î/ÏpsàÏãöqyJø9$#urÏpuZ|¡ptø:$#(Oßgø9ω»y_urÓÉL©9$$Î/}‘Ïdß`|¡ômr&4¨bÎ)y7­/u‘uqèdÞOn=ôãr&`yJÎ/¨@|Ê`tã¾Ï&Î#‹Î6y™(uqèdurÞOn=ôãr&tûïωtGôgßJø9$$Î/ÇÊËÎÈ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

Berdasarkan ayat ini maka tertib amar ma’ruf yang digariskan FPI ialah:

a.Berda’wah dengan hikmah (ilmu dan amal)

b.Berda’wah dengan nasihat ayang baik

c.Berda’wah dengan dialog dan diskusi

Urutan ini begitu indah. Da’wah dengan ilmu dan amal adalah pondasi da’wah. Metode da’wah dalam bentuk apapun harus berdiri atas dasar ilmu dan amal tidak akan mungkin tercapai keberhasilan dari suatu metode da’wah tanpa ilmu dan amal.

Da’wah dengan nasihat yang baik juga bergantung kepada ilmu dan amal. Artinya, mustahil suatu nasihat dikatakan baik bila datang dari kebodohan, karena nasihat yang baik hanya datang dari ilmu. Suatu nasihat sulit dibayangkan bisa punya pengaruh bila si pemberi nasihat bukan orang yang beramal baik.

Begitu pula da’wah dengan dialog dan diskusi sangat bergantung kepada ilmu dan amal. Tanpa ilmu maka dialog dan diskusi akan berubah menjadi debat kusir yang tiada arti. Tanpa amal maka diskusi dan dialog akan berubah menjadi ajang debat kemunafikan.

Da’wah dengan nasehat yang baik lebih didahulukan dari pada da’wah dengan dialog dan diskusi. Karena tidak perlu membuang waktu untuk dialog dan diskusi, jika dengan nasihat saja sudah bisa membuahkan hasil da’wah yang maksimal.

Memang, dialog dan diskusi menjadi sangat penting pada saat nasihat yang baik membentur hati yang keras akal yang picik sehingga terjadi kebuntuan karenanya sulit mencapai keberhasilan. Apalagi di zaman yang penuh kemunafikan dan dkekufuran, banyak orang dengan dalih “bersikap kritis” memutarbalikkan hujjah dan dalil untuk membenarkan sikapnya dalam menolak berbagai ketentuan syari’at, maka dialog dan diskusi memainkan peranan penting da’wah.

2. Tertib aksi Nahi Munkar  

Rasullulloh Shallallahu Alaihi Wa Sallama bersabda:

من راى منكم منكرافليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان

Artinya : “barang siapa diantara kamu melihat suatu kemunkaran maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, dan jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, dan jika ia tidakl mampu maka dengan hatinya, dan itulah lemah-lemahnya iman.

*****

Dari pemaparan hadits di atas pula bahwasanya tertib nahi munkar yang digariskan FPI adaah,

a.Nahi munkar dengan tangan/ tenaga/ kekuatan/ kekuasaan.

b.Nahi munkkar dengan lisan.

c.Nahi munkar dengan hati/ sikap.

Perlu dicatat bahwa nahi munkar dengan tangan harus sudah mencakup nahi munkar dengan hati dan lisan. Artinya bahwa nahi munkar dengan tangan pada prakteknya tetap harus didahului nahi munkar dengan hati dan lisan. Hal ini untuk menjaga ketentuan baku ”mengedepankan kelembutan dari pada ketegasan” .

Nahi mukar dengam lisan walau tidak mencakup nahi munkar dengan tangan, tapi harus sudah mencakup nahi munkar dengan hati. Artinya nahi munkar dengan lisan pada prakteknya juga harus didahului nahi munkar dengan hati.

Nahi munkar dengan hati adalah perjuangan kaum lemah yang memang yang memang tidak memiliki kekuatan lisan apalagi tangan. Nahi munkar dengan hati pada prakteknya harus dilakukan secara spontan bersamaan dengan didapatkanya kemunkaran. Implementasinya dalam bentuk penunjukan sikap tidak suka kepada maksiat dan pelakunya. Imam Abi Thalib pernah mengatakan:

امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهرة

Artinya: ”Rasullulloh memerintahkan kami agar menjumpai ahli maksiat dengan wajah masam”

Ungkapan tersebut dinukilkan oleh DR. Muhammad Faiz al-Math dari kitab qabasun min nuri Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, bab 31, pasal 14, yang bersumber dari riwayat Imam ath-Thohawi rhm.

Masih berhubungan dengan mekanisme perjuangan tersebut diatas, maka markas besar–laskar pembela islam (mabes LPI), sebagai ujung tombak aksi perjuangan moral FPI, sejak awal pembentukannya telah meletakkan prosedur standar gerakan anti maksiat bagi laskar FPI yaitu: ”DILARANG MELANGGAR HUKUM AGAMA DAN HUKUM NEGARA”

Secara umum prosedur standar tersebut direspon dengan baik oleh seluruh posko kelaskaran FPI dan merekapun memberi berbagai masukan ke mabes LPI untuk dibuatkan petunjuk pelaksanaan (juklak) bagi prosedur tadi. Juklak tersebut dimaksudkan agar supaya tidak terjadi salah tafsir atas prosedur standar. Setidak-tidaknya ada persamaan persepsi antar posko kelaskaran FPI diselurh Indonesia dalam menterjemahkan prosedur standar kedalam aktivitas gerakan amar ma’ruf mahi munkar.

Juklak tersebut dimaksudkan supaya tidak ada salah tafsir atas prosedur standard. Setidak-tidaknya ada persamaan persepsi antar posko kelaskaran FPI di seluruh Indonesia dalam menterjemahkan prosedur standar ke dalam aktifitas gerakan amar ma’ruf nahi munkar.

Akhirnya, disepakatilah juklak prosedur standar gerakan anti maksiat bagi lascar FPI sebagai berikut:

A.Prosedur menutup tempat maksiat illegal (tanpa izin pemerintah):B.Prosedur menutup tempat maksiat legal (resmi dengan izin pemerintah):

1.Kirimkan surat protes dan peringatan keras ke pemilik/penguasa tempat maksiat tersebut, dengan tembusan ke Lurah/ Camat, Binmas/ Kapolsek, Babinsan/ Danramil, dan Ulama’ setempat sebagai pemberitahuan, serta ke Mabes LPI sebagai laporan.

2.Bila tidak ditanggapi dalam waktu sekurang-kuranganya satu minggu dan selambat-lambatnya satu bulan, maka libatkan masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut yang dalam pelaksanaanya wajib koordinasi dengan Mabes LPI dan aparat pemerintah atau keamanan yang berwenang.

Kirimkan surat protes dan tuntutan pertama ke Lurah, dengan tembusan kepemilik / pengusaha tempat maksiat tersebut, Binmas, Babinsa dan ulama, Kelurahan setempat, serta ke Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan.

1.Bila setelah satu minggu/ atau satu bulan tidak ditanggapi maka kirimkan surat protes dan tuntutan kedua ke Camat dengan tembusan kepemilik/ atau penguasa tempat maksiat tersebut, Kapolsek, Danramil, dan Ulama kecamatan setempat serta mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan (dilampiran surat pertama).

2.Bila setelah satu minggu/ satu bulan tidak ditanggapi, maka kirimkan surat protes dan tuntutan ketiga ke Walikota/ Bupati, dengan tembusan kepemilik/ penguasa tempat maksiat tersebut, DPRD tk II, Kapolres, Dandim, dan ulama’ Kota madya/ Kabupaten setempat, serta Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan (dilampirkan surat pertama dan kedua).

3.Bila setelah satu minggu/ satu bulan tidak ditanggapi maka kirimkan surat protes dan tuntutan terakhir (ultimatum) ke Gubernur dengan tembusan kepemilik atau penguasa tempat maksiat tersebut, DPRD tk I, Kapolwil, Kapolda, Danrem, Pangdam dan ulama propinsi setempat, serta Mabes LPI sebagai laporan dan pemberitahuan. (dilampirkan surat pertma, kedua, ketiga).

4.Bila setelah satu minggu/ satu bulan tidak ditanggapi, maka libatkan masyarakat setempat untuk mengambil inisiatif lain dalam upaya menutup tempat maksiat tersebut yang dalam pelalsanaanya wajib koordinasi dengan Mabes LPI dan aparat pemerintah/ keamanan yang berwenang.

c.Prosedur Administratif

1.Setiap surat yang dikirim harus ada tanda terima dan dibuat arsipnya untuk disimpan dengan baik.

2.Setiap surat yang dikirim harus lampirkan dengan foto copi pernyataaan masyarakat setempat tentang ketidak setujuan mereka dengan keberadaan tempat maksiat tersebut, dan dilengkapi dengan tanda tangan mereka sebanyak-banyaknya. Adapun aslinya disimpan sebagai arsip.

3.Setiap surat yang dikirim harus dilampirkan dengan bukti adanya kemaksiatan ditempat maksiat tersebut. Seperti foto/ film tentang transnaksi maksiat yang terjadi di dalamnya atau barang bukti lainnya.

4.Setiap surat yang dikirim dianjurkan untuk ditembuskan pula ke pers, baik media masa cetak maupun elektronik untuk kepentingan publikasi dalam pembentukan opini.

5.Selama proses pengiriman surat berlangsung dianjurkan untuk melakukan penggalangan opni anti maksiat lewat tabligh, disksusi, lewat pers, pamflet, spanduk, stiker, dan bentuk publikasi lainnya yang disebarluaaskan masyarakat setempat, jika perlu gelar aksi demo damai ketempat maksiat tersebut dan intansi terkait.

d.Prosedur internal menutup tempat maksiat

1.Ada kesepakatan antara ro’is, amir, dan qoid kelaskarana FPI setempat.

2.Ada restu DPC/DPW FPI setempat.

3.Ada koordinasi dengan mabes FPI.

e.Larangan dalam prosedur standart

1.Dilarang memeras, merampas, menjarah, merusak, membakar, menganiaya dan membunuh.

2.Dilarang mengganggu orang ataupun pihak manapun yang tidak bersalah.

3.Dilarang melakukan penipuan, penghinaan, dan pelecehan serta bentuk kemaksiatan.

1. 1. 4.Dilarang melarang aparat secara fisik.

5.Dilarang menggunakan senjata tajam/api, bahan bakar/ peledak.

f.Prosedur membela diri

1.Melumpuhkan lawan dengan cara yang paling ringan resikonya.

2.Seteleh dilumpuhkan wajib menyerahkannnya ke aparat yang berwenang.

g.Sanksi pelanggaran Prosedur

3.Bila terpaksa sekali maka dengan cara yang paling tegas dan keras, itupun hanya dalam konteks bela paksa (Noodweer) atau beladiri (overmatch)

Barang siapa dari aktivis laskar FPI yang dengan sengaja melanggar prosedur tersebut di atas, maka :

1.Mabes LPI tidak bertanggung jawab secara hukum atas segala sepak terjangnya.

2.Si pelanggar akan dikenakan sanksi organisasi yang bentuk dan jenisnya disesuaikan dengan kadar dan kesalahannya.

3.Bagi pelanggar pidana maka mabes LPI akan menyerahkannya kepada yang berwenang.

h.Prosedur menangani resiko aksi

1.Bila dalam aksi laskar FPI yang sesuai dengan prosedur mengakibatkan adanya aktivis laskar FPI yang berurusan dengan aparat penegak hukum, maka mabes LPI berkewajiban melakukan upaya pembelaan hukum secara profesional baik dalam hal litigasi maupun advokasi

2.Bila aktivis laskar FPI tersebut harus ditahan/penjara sebagai bagian dari resiko perjuangan, maka segenap aktivis laskar FPI berkewajiban untuk senantiasa memperhatikan kondisinya, serta berkwajiban membentu keluarga yang menjadi tanggungannya selama yang bersangkutan melaksanakan hukuman. Teknis pelaksanaan dari semua itu harus diatur oleh mabes LPI.

3.Bila terjadi korban jiwa dari barisan laskar FPI, maka segenap aktivis laskar FPI berkewajiban untuk ikut serta dalam mengurus jenazahnya (memandikan, mengafankan, menshalatkan, menguburkan) serta membantu secara moril maupun meteril bagi keluarga korban, dan ikut serta mengirimkan do’a bagi si korban. Mabes LPI wajib mencari tahu pelaku pembunuhan terhadap anggotanya, untuk kemudian mengejar, mengangkap dan menyerahkannya kepada hukum, atau bila terpaksa menindaknya dengan tegas dan keras setimpal dengan perbuatannya dalam konteks bela paksa (Noodweer) atau beladiri (overmatch)

4.Bila dalam aksi tersebut menimbulkan kerugian dipihak ketiga, yang tidak bersalah dan tidak ada kaitan dengan kemaksiatan yang ada, sebagai ekses kejadian dilapangan yang terkadang tidak terkendali dan tanpa disengaja, maka mabes LPI berkewajiban meminta maaf serta mengganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, dan oknum FPI yang berbuat harus bertanggung jawab.